Caption : Kegiatan audiensi yang digelar Aksi dan DPR RI
Radarsriwijaya.com (Jakarta).- — Kepala Desa dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) turut menghadiri audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Kabupaten OKI diwakili oleh Kepala Desa Aliaman, bersama ratusan perwakilan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan AKSI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Irawadi beserta jajaran pengurus pusat.
Kehadiran delegasi AKSI diterima secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Anggota DPR RI Saan Mustofa dan Cucun Syamsurijal.
Dalam pertemuan tersebut, AKSI menyampaikan berbagai isu strategis yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Beberapa pokok bahasan mencakup penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terkait program KDMP, Irawadi menyampaikan harapan agar pembiayaan modal koperasi tidak mengandalkan Dana Desa yang selama satu dekade terakhir menjadi penopang utama pembangunan di tingkat desa.
“Kami berharap program KDMP tidak membebani Dana Desa, melainkan memanfaatkan sumber pendanaan lain. Namun apabila Dana Desa tetap digunakan, kami mohon agar pagu anggarannya ditingkatkan sehingga desa tetap dapat menjalankan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMDesa,” ujar Irawadi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga semangat dan ruh Undang-Undang Desa, terutama dalam hal asas subsidiaritas dan rekognisi, agar kemandirian desa tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, AKSI turut menyoroti lambannya penerbitan PP turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024, yang hingga kini belum juga terbit meski revisi undang-undang telah disahkan hampir dua tahun lalu. Padahal, keberadaan PP tersebut sangat penting sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.
Selain itu, AKSI juga mengusulkan agar BUMDes dan KDMP dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai pengelola maupun penyedia bahan pangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi desa serta memperkuat peran lembaga ekonomi lokal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik aspirasi yang disampaikan para kepala desa. Ia menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan kementerian terkait.
“Masukan dari AKSI akan kami teruskan, khususnya melalui koordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa kementerian lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan desa,” ungkap Dasco.(den/rilis)
