Caption : Sidang Paripurna DPRD OKI.
Radarsriwijaya.com, (Kayuagung). – Anggota DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Budiman, mendesak pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi di Kecamatan Air Sugihan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik antara manusia dan gajah yang kian mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD OKI, Jumat (13/6/2025), menyikapi terus terjadinya konflik antara warga dan kawanan gajah liar yang telah merusak lahan dan mengancam keselamatan penduduk.
Politisi Asal Air Sugihan ini mengatakan langkah yang dilakukan melalui pemantauan GPS collar, pembangunan tanggul gajah, hingga pembentukan posko kolaboratif tidak menyentuh pada akar persoalan.
Solusi terdekat adalah mendesak Sinarmas grub melalui Pemda OKI, kemudian ke Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat, agar menghibahkan 200 hektar lahan konsesinya untuk zona pakan gajah.
Lahan itu dipagari tinggi dan dibatasi dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Sementara dibagian dalam zona pakan ditanami tanaman pakan gajah seperti rumput gajah dan pisang. Kalau tidak, ini akan terus berulang.
Ia menambahkan, konflik ini terjadi bukan karena gajah menyerang manusia, tetapi karena habitat satwa langka ini makin sempit dan tak memiliki sumber makanan.
“Kita saja kalau lapar bisa ngamuk kalau makanan diganggu. Apalagi gajah. Satu ekor makan hampir dua ton sehari, dan jumlah mereka sekarang lebih dari 100 ekor. Tidak mungkin dipindahkan, solusinya ya disiapkan zona khusus dalam konsesi perusahaan,” kata dia.
Budiman menekankan bahwa jika tidak ada langkah tegas untuk menyediakan kawasan yang aman bagi gajah, maka upaya sekadar mengusir atau memagari tidak akan menyelesaikan persoalan.
“Kalau hanya diusir, dipagari tanpa solusi pakan, itu bukan penyelesaian. Kita butuh ketegasan bersama: dari pemda, DPRD, provinsi sampai pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati OKI, Supriyanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius. Ia berkomitmen melakukan koordinasi lintas sektoral demi mencari solusi terbaik.
“Masukan ini akan menjadi atensi kami dan akan segera berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencari win-win solution. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian terkait. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Supriyanto.(den)
