Caption : Oknum Mantan Kades Panca Tunggal Benawa berinisial, Kad, saat digiring petugas Kejaksaan Negeri OKI，
**Kasus Penyalahgunaan DD 2018-2019.
Radarsriwijaya. com, (OKI). – Terdakwa Kad, Mantan Kepala Desa (Kades) Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dijatuhi hukuman satu tahun tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dalam persidangan Jumat (22/4/2022).
Vonis tersebut lebih ringan tiga bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir. Terdakwa dituntut JPU Kejari OKI Dengan pidana Penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta Subsider 3 Bulan.
Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan SH MH, dalam amar putusannya menyatakan, Perbuatan Terdakwa secara dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Tipikor Dan dihukum satu tahun Tiga bulan penjara dengan denda 50 juta subsider 3 bulan penjara.
Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan, yang sedang gecar-gencarnya dalam pemberantasan tidak pidana korupsi.
Sedangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa sopan dalam persidangan, serta terdakwa juga sudah menitipkan uang sebesar Rp 192.180.934,75 yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta terdakwa belum pernah dihukum.
Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun JPU menyatakan menerima bonus yang dijatuhkan majelis hakim.
Untuk diketahui bahwa sebelum terdakwa Kadis dituntut JPU Kejari OKI Dengan pidana Penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta Subsider 3 Bulan.
Kasus tersebut Berawal sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala desa diduga telah menyalahkan gunakan Dana Desa (DD) di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp.192.181.352.
Dimana pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai kepala desa diketahui ada 13 kegiatan sebagai aplikasi dana desa tahun 2018, sebagaimana dakwaan JPU, salah satunya adalah BUMDes.
Terdakwa menyerahkan setiap kegiatan itu kepada panitia pelaksana pembangunan. Adapun anggaran yang diberikan oleh terdakwa tidak 100 persen, melainkan hanya 80 persen, sisanya untuk kepala desa, katanya untuk bayar pajak dan sisanya untuk keperluan sehari-hari, tanpa adanya laporan pertanggung jawaban.
Diantaranya terdakwa melakukan manipulasi kwitansi pembelian sejumlah bahan untuk kegiatan pelaksanaan, seperti pembelian 50 sak semen, yang nyatanya hanya dibelikan oleh terdakwa 30 sak semen saja(den)
