Mobil Dinas DPRD OKI Segera Ditarik

**Bakal Dapat Tunjangan 15 Juta/orang perbulan

KAYUAGUNG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)  menyetujui usulan kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Meskipun hingga saat ini tunjangan transportasi tersebut belum dibayarkan kepada 45 orang Anggota DPRD OKI, namun anggaran untuk membayar pengganti kendaraan dinas tersebut sudah dialokasikan melalui Perubahan APBD OKI tahun 2017. Informasinya, besaran tunjangan tersebut berkisar sekitar 15 juta perorang/bulan.

Namun, meskipun anggaran tersebut telah ada dan tinggal menunggu mekanisme pembayaran, hingga kini belum ada satupun kendaraan dinas yang dikembalikan para wakil rakyat tersebut ke sekretariat DPRD.

Sekretaris DPRD OKI Hj Nila Utami mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah anggota dewan dan mulai senin nanti akan mengeluarkan surat edaran.

“Para anggota dewan sudah tau sebelum tunjangan transportasi dibayarkan mereka sudah harus mengembalikan mobil dinas.” ujar Nila via ponselnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan surat edaran perihal agar kendaraan dinas yang selama ini dipakai oleh para anggota DPRD OKI agar dikembalikan kepada sekretariat.

“Sudah dapat instruksi dari bapak bupati dan mulai senin (23/10) surat edaran mulai kita sampaikan, sedangkan kalau untuk unsur pimpinan nanti akan kita minta membuat pernyataan.” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten OKI, Ir Mun’im MM mengatakan, hingga saat ini Perubahan APBD OKI 2017 masih menunggu persetujuan gubernur sumsel, meskipun besaran tunjangan transportasi Anggota  DPRD OKI sudah dianggarkan namun belum bisa dibayarkan.

Menurut dia, selain menunggu persetujuan gubernur, maka besaran tunjangan yang akan dibayarkan juga berpedoman dari hasil pengkajian ditentukan oleh tim penaksir (appraisal), untuk wilayah kabupaten OKI, namun pihaknya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 15 juta per orang perbulan.

“jadi nanti mobil itu tidak boleh lagi dipakai oleh para anggota Dewan, oleh sebab itu kita akan menginventarisir asset yang ada.” Katanya, (den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *