oleh

Pjs Bupati OKU Ikuti Rakornas Forsesdas Tahun 2020

Foto armizi/Radar Sriwijaya.

Radar Sriwijaya (OKU) – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan Yang Juga Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sumsel Sebagai Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi Muhammad Zaki Aslam, S.IP, M.Si Menghadiri Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Se Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2020 Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.Rabu 30/09/2020.

Rakernas FORSESDASI Tahun 2O20 dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Dwi Wahyu Atmaji mewakili Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mewakili Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Tema yang di usung dalam acara tersebut adalah “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia maju”.

Dalam sambutannya sekaligus menjadi keynote speaker, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengucapkan terimakasih kepada para Sekretaris Daerah yang sudah hadir secara virtual. Semoga kita selalu bisa bersinergi ke depannya. Kita sukseskan momentum ini.

Hal-hal yang disampaikan oleh Muhammad Hudori yakni terkait program untuk mensejahterakan masyarakat. Muhammad Hudori juga mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar bersikap netralitas dalam Pilkada.

Kurangi kerumunan massa. Pilkada harus aman, tertib, lancar dan bebas dari penularan Covid-19.”ucapnya.

Sementara, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyampaikan.” mengenai implementasi informasi birokrasi dan akuntabilitas daerah sesuai target RPJMN 2019-2024 yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.Jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dilakukan Pemerintah, karena semua itu menjadi dambaan masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun pelayanan prima adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelayanan prima dapat dicapai oleh suatu unit/ lembaga pelayanan publik, jika menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, sebab, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sebenarnya sangat sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat, nyaman, serta berbiaya murah bahkan gratis.’urainya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia menghimbau agar terus dilakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang terkait Pandemi Covid-19 sekarang ini.

Dadang Kurnia juga mengingatkan agar bersama-sama untuk saling berkolaborasi mempercepat penanganan pencegahan Covid-19.Terangnya.

Sekda Provinsi Sumsel selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi H.Nasrun Umar, SH.,MM menyampaikan bersama Forum Sekda se-Indonesia memberikan apresiasi dan dukungan semoga di tahun 2021 kita dapat melaksanakan Rakernas dan Munas Forsesdasi tahun 2021 dengan baik dan sukses.

Keberhasilan implementasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat tergantung pada komitmen pimpinan yang didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan integritas wujudkan pemerintahan berkelas dunia harus dilaksanakan secara komfrehensif yaitu perubahan pada pola pikir budaya kerja serta struktur kelembagaan secaea holistik.Ungkapnya.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi oleh ASN diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan melaksanakan penerapan e-planning, dan e-budgeting, penerapan secara elektronik.

Rangkaian acara diisi dengan Pemberian Cinderamata dari FORSESDASI Kepada Mendagri, Menteri PAN dan RB diwakili Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BPKP Pusat diwakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia.Urainya.

Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi, Muhammad Zaki Aslam, S.IP, M.Si menyampaikan laporan hasil Rakernas pada hari ini dan memberikan kesimpulan atas kegiatan hari ini menghasilkan keberhasilan Forsesdasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik, salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia adalah memberikan pelayanan publik yang baik sesuai standar yang telah di tentukan sehingga kepercayaan penuh dari masyarakat.

Rangkaian acara diakhiri dengan Penetapan Tuan Rumah Rakornas Tahun 2021 sekaligus penutupan secara resmi Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas FORSESDASI Tahun 2O2O oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil penetapan, Tuan rumah Rakornas Tahun 2021 ditetapkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sekda Provinsi Kepulauan Riau Pada Rakornas ini menyampaikan kesiapan Pemkot Batam dalam mensukseskan Rakornas Forsesdasi tersebut. Batam sangat siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini.

Rakornas ini rencananya akan dilaksanakan pada 19-21 Maret 2021 Mendatang.

Acara ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.”(Diq)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed