Foto : Doc Sarekat Hijau Indonesia
Radar Sriwijaya, (Jakarta) – Sarekat Hijau Indonesia (SHI) menegaskan langkah politiknya sebagai organisasi masyarakat (ormas) politik yang siap terjun langsung ke arena politik praktis. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan konsolidasi politik hijau yang digelar di Pictum Caffe & Kitchen, Kota Administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Senin, 19/01/2026.
Kegiatan ini dihadiri secara luring dan daring, sebagai bagian dari upaya konsolidasi nasional gerakan politik hijau. Selain pertemuan tatap muka, sebanyak 14 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SHI dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom.
Hadir secara luring Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, Ade Indriani Zuchri, bersama Janet Elizabeth Rice, mantan Senator Australia sekaligus perwakilan dari Australian Greens (Partai Hijau Australia). Turut hadir mendampingi jajaran pengurus SHI pusat dan daerah, yakni Dian Agustina (SHI Pusat), Ketua DPW SHI Sumatera Selatan Muhammad Husni, S.P., M.Si., Ketua SHI DPD Palembang M. Ferdy Sulaiman, Sekretaris Jenderal SHI DPD Palembang Heigar Muhamad Pentari, serta Aldi Syaputra (SHI DPD Palembang).
Dalam pertemuan tersebut, SHI memaparkan strategi konsolidasi dan pemenangan politik dengan target utama mendudukkan kader hijau di kursi legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui aliansi strategis dengan Partai Gema Bangsa.
SHI kembali menegaskan posisinya bukan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melainkan sebagai gerakan politik hijau yang berorientasi pada perebutan kekuasaan politik guna mempengaruhi kebijakan publik secara struktural.
“Di tengah krisis ekologi yang semakin nyata, SHI berkomitmen menjalankan kerja-kerja politik yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk menyusun agenda politik hijau yang lebih terarah,” disampaikan oleh Ketua Umum SHI.
SHI juga menyebut afiliasinya dengan jaringan internasional Global Greens dan Asia Pacific Green Federation sebagai bagian dari penguatan gerakan politik hijau lintas negara.
Aliansi Strategis dengan Partai Gema Bangsa
Untuk menembus ambang batas parlemen, SHI menjalin kerja sama dengan Partai Gema Bangsa sebagai kendaraan politik formal. Kerja sama ini didasarkan pada kesamaan visi, termasuk komitmen partai tersebut untuk tidak memungut mahar politik serta mendorong desentralisasi pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Melalui aliansi ini, SHI akan merekomendasikan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai calon legislatif maupun kepala daerah, dengan tetap memberikan ruang otonomi bagi kader daerah dalam menyusun strategi politik sesuai konteks lokal.
Pembelajaran dari Australian Greens
Dalam sesi berbagi pengalaman, Janet Rice memaparkan perjalanan Australian Greens yang telah berdiri selama lebih dari 32 tahun dan kini menjadi partai politik ketiga terbesar di Australia. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pendekatan “Power With, Not Power Over”.
Menurut Rice, politisi hijau harus menawarkan perubahan kebijakan, bukan sekadar program populis. Kampanye juga perlu dilakukan melalui pendekatan door-to-door, dengan mendengarkan langsung persoalan warga dan merumuskan solusi kebijakan yang relevan.
“Politisi hijau harus berbagi kekuasaan dengan rakyat, bukan menguasai rakyat. Dengan begitu, mereka tetap akuntabel dan dapat ditegur oleh konstituennya,” ujar Rice.
Agenda Kampanye Hijau 2026
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, SHI bersama Australian Greens menyepakati penyusunan agenda bersama kampanye politik hijau tahun 2026. Fokus utama kampanye diarahkan pada isu krisis ekologi, keberlanjutan lingkungan, reforma agraria, serta dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat dan ruang hidup.
Selain itu, kedua pihak juga menegaskan komitmen pada pemberdayaan perempuan dalam politik, melalui penguatan kapasitas dan mentoring yang terhubung dengan jaringan Asia Pacific Women Network.
SHI menilai pendekatan politik berbasis isu lingkungan yang konkret dan berkeadilan menjadi alternatif penting di tengah kejenuhan publik terhadap politik transaksional dan janji-janji konvensional.
