81 Pejabat OKI Dimutasi

**Iskandar Tegaskan Tidak ada unsur politis

KAYUAGUNG – Bupati Ogan Komering Ilir selaku pejabat Pembina pegawaian, H. Iskandar, SE kembali merotasi sejumlah pejabat eselon II,III dan IV dilingkungan Pemkab OKI, Jumat (28/7) siang.
Para pejabat yang dimutasi diantaranya 8 orang dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (setingkat kepala dinas) 26 Tenaga Adminstrator (setingkat sekretaris dan kabid) serta 47 dalam jabatan pengawas yang setara dengan kasi atau pejabat eselon IV.
Para pejabat yang dimutasi diantaranya, H Ambiah Abubakar sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsifan dimutasi menjadi Kepala Kesbangpol, selanjutnya Tohir Yanto sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kesbangpol dimutasi sebagai Kepala Disnakertrans.
Kemudian M Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisnakertrans di mutasi sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Pajak Daerah, selanjutnya Nursula Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Pajak Daerah, dimutasikan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya Pahrul Rozi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dimutasi sebagai staf ahli bupati.
Sementara Iskandar ZA, Staf ahli bupati dimutasikan sebagai kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan, Kemudian kepala Dinas Sosial Ifna Nurlela dimutasikan sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan Amirruddin yang sebelumnya kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimutasikan sebagai Kepala Dinas Sosial.
Dalam sambutannya, H Iskandar SE mengatakan, pelantikan ini sengaja dilakukan karena dia ingin setiap OPD kerja cepat menuntaskan program pembangunan. sebab saat ini tuntutan masyarakat semakin besar dan sebagai aparatur harus secepatnya bergerak.
“Ini karena saya selalu ingin berusaha maksimal agar pemerintah ini bekerja lebih cepat, lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid dan saling mendukung sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu secepat-cepatnya” Ungkap Iskandar.
Iskandar juga membantah jika pelantikan yang dilakukan saat ini ada kaitannya dengan kepentingan politik pilkada 2018 mendatang.
“Tidak adalah, semua ini adalah upaya percepatan pelayanan terhadap masyatakat, jika lambat kita akan tertinggal.” katanya.
Menurutnya, mutasi suatu hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan, proses kaderisasi dan jenjang karir dan kinerja menjadi penilaian dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan.
Iskandar juga meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk dapat bekerja dan menyesuaikan diri ditempat yang baru serta dapat mempercepat bebagai program pembangunan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyatakat. (bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *