Foto : Dok SHI Sumsel
Radar Sriwijaya, (Palembang) – DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel melakukan audiensi dengan Partai Gema Bangsa Sumsel, Kamis (20/11/2025), untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan isu lingkungan di tingkat daerah dan nasional.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis SHI untuk menjadikan Gema Bangsa sebagai wadah aspirasi gerakan hijau. Hadir Ketua SHI Sumsel M. Husni, Ketua Umum SHI Ade Indriani Zuchri, serta pengurus SHI Sumsel.
Partai Gema Bangsa menyebut bergabungnya SHI sebagai bagian dari “barisan perubahan” dan contoh politik inklusif yang melibatkan gerakan sosial-lingkungan. SHI sendiri dikenal memiliki rekam jejak advokasi ekologis, termasuk gugatan terhadap perusahaan HTI di OKI terkait kabut asap.
Muhammad Husni selaku ketua DPW SHI Sumsel, berharap dapat melangkah bersama Partai Gema Bangsa, sebagai pergerakan keberlanjutan isu lingkungan di Sumsel.
“bukan sekedar gabung tetapi ini konsolidasi kekuatan rakyat untuk memastikan keadilan ekologis tidak lagi jadi wacana, tetapi menjadi keputusan politik yang berpihak pada bumi dan orang kecil. Demokrasi tanpa ekologi adalah kehampaan, dan perjuangan tanpa partai adalah setengah jalan.” ungkapnya.
“Sebagai Organisasi masyarakat harus sadar akan politik yang memperjuangkan Keadilan Ekologis dan Kepentingan Demokrasi Kerakyatan, karena politik hari ini belum sepenuhnya bahkan tidak berpihak kepada bumi dan rakyat.” tambahnya
Sementara Ketua Umum SHI, Ade Indriani Zuchri, menyoroti pentingnya keadilan ekologi dalam platform politik.
Ketua DPW Partai Gema Bangsa Sumsel, Yuseva, S.H., M.H., menyambut hangat kedatangan SHI Sumsel. “Kami melihat SHI sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini memperkuat komitmen politik hijau di Sumsel dan membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Sinergi SHI dan Gema Bangsa diharapkan memperkuat agenda politik hijau di Sumatera Selatan, termasuk pengelolaan hutan, energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem. Kolaborasi ini menjadi langkah kedua pihak untuk mendorong kebijakan lingkungan yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat.
