UPTD Diknas OKI Resah, Baru Dilantik Bakal Dicopot Lagi

KAYUAGUNG (RS) – Kabar tak sedap menyeruak dari dalam lingkungan Dinas pendidikan OKI, pasalnya, Pasca dilantik sebagian besar Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten OKI dibayang-bayangi bakal dicopot lagi.

Isu yang merebak ini mengakibatkan keresahan dikalangan kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten OKI.

Informasi yang dihimpun dilapangan, pelantikan 14 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemkab OKI dilakukan pada awal Agustus lalu. Sayangnya lebih dari dua pekan menjabat, sebagian kepala UPTD mulai dihantu-hantui bakal dicopot dari jabatan digantikan oleh pejabat sebelumnya.

Bahkan sebagian kepala UPTD informasinya sempat dipanggil menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) membahas perihal pergantian jabatan tersebut.

“Kami juga tidak tahu. Ya, kami hanya bisa pasrah saja menerima semua ini,” kata salah satu pejabat yabg namanya enggan ditulis.

Kendatipun baru sebatas pembicaraan, masih kata dia, namun SK pemberhentian dan pengangkatan belum kunjung diterima.

Sekretaris Daerah OKI, H Husin SPd saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/8) mengarahkan agar awak media menginformasikan masalah perihal itu ke Dinas Pendidikan OKI. Tanpa memberikan klarifikasi apakah memang benar akan ada pencopotan lagi.

Untuk menggali informasi tersebut selanjutnya, awak media mencoba mencari informasi ke diknas OKI.
Sekretaris Diknas OKI Imam Tohari saat ditemui wartawan menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan sikap oknum pegawai yang terkesan berlebihan.

“Itu urusan pribadi bersangkutan. Masak, dicampuradukkan dengan organisasi dan takut dimutasi. Pegawai itu jika diperintahkan, ya dilaksanakan. Kan pegawai itu bekerja mengikuti aturan yang ada,” kata Imam, Jumat (25/8).

Menyikapi hal itu, anggota DPRD OKI Agus Masnanto menyatakan planning yang kurang matang menyebabkan output yang dihasilkan juga tidak optimal.

Lii”Makanya kerapkali terjadinya mutasi terhadap pegawai. Wajar saja banyak ASN yang khawatir, baru beberapa hari atau pekan sudah digeser lagi. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan awal, termasuk tanpa melihat kompetensi ataupun capacity seseorang. Disinilah kelihatan peran aktif dari Baperjakat,” ucap politisi Partai Hanura OKI. (bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *