oleh

Pendemo Kembali Datangi Pemkab OKU Terkait Pembangunan RSUD

Radar Sriwijaya (OKU) – Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli OKU kembali menggelar aksi dikantor Bupati Ogan Komering Ulu Rabu,  (18/09/2019) terkait Rencana Pembangunan RSUD Ibnu sutowo.

Niat tulus para Mahasiswa dan organisasi masa yang berkeinginan melakukan dialog langsung dengan Bupati OKU Drs H Kuryana Azis ahirnya gagal, setelah forum ini datang untuk kedua kalinya buntut aksi minggu lalu karena Bupati tidak berada di tempat .

“Sebagai masyarakat kami ingin kejelasan mengapa Bangunan RSUD Ibnusutowo sudah di bongkar oleh Pemkab OKU, sedangkan pembangunanya terbengkalai, Ada apa ini, kami masyarakat akhirnya bertanya tanya, janji pemerintah untuk membangun gedung Rumah Sakit yang rencana lima lantai seperti masih sebatas angan-angan,lucunya ada sejumlah anggota Dewan yang kami tanyakan mengaku tidak dilibatkan sama sekali masalah pembongkaran gedung yang menjadi aset negara ini, kami jadi curiga,jangan jangan terbengkalainya pembangunan ini hanya akal akalan Pemerintah,atau ada maksud yang sengaja tersembunyi di balik ini semua ” kata Josie Robet utusan BPLB sekaligus koordinator aksi saat berorasi di kantor Bupati.

Puluhan massa ini sebelumnya menolak berdialog dengan siapa saja kecuali Bupati Kuryana Azis, tapi ahirnya bersedia untuk berdialog dengan Sekda OKU Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT MSI.

“Kami tidak mau dialog, kalau bukan Bupati,” teriak massa melalui mikrofon.
Dihadapan massa, Sekda OKU Achmad Tarmizi menjelaskan pembangunan RSUD ini bermula dari Visi Misi Bupati OKU, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat .

“Awalnya kita berusaha membangun rumah Sakit itu dengan dana pinjaman, sebab kalau dana APBD, Pendapatan kita kecil, tahun ini saja APBD kita hanya 1,5 Triliun masih di bawah OKU Selatan, jika dipaksakan dibangunkan, akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan lain” jelasnya.

Nah pembangunan rumah sakit ini, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada seluruh Bupati yang diarahkan dan dipersilahkan meminjam dana talangan dengan PT SMI(Sarana Multi Infrastruktur) supaya tidak menggangu APBD.

“Tapi itu tadi syarat pinjaman di PT SMI ini banyak sekali, berpuluh kali kita ke Jakarta dan salah satu syaratnya kita harus menyiapkan lahan, makanya rumah sakit yang bangunannya dibuat tahun 1952 itu kita dibongkar, ya namanya kita mau ngutang makanya kita siapkan syaratnya,” jelas Tarmizi.

Ditambahkan Tarmizi, pembongkaran RSUD dilakukan melalui prosedur dan SOP yang berlaku.

“Kita siap bertanggung jawab jika tidak sesuai prosedur,” ujarnya.

Menurut Tarmizi, pembongkaran ini tidak menimbulkan kerugian, termasuk kerugian Negara bahkan tidak menganggu pelayanan dirumah sakit.

“jika kemarin berhasil lelang mungkin Rumah sakit ini sudah dibangun, tapi kenapa gagal lelang, dua pesertanya tidak memenuhi persyaratan,hingga pembangunan itu terpaksa kita tunda,karena tidak mungkin bisa selesai dalam waktu singkat.

Tapi tahun 2020 nanti sesuai kebijakan Bupati akan menggunakan APBD OKU dengan pagu anggaran senilai 52 milyar,pengajuanya ke DPRD sudah masuk pembahasan KUA PPAS,” tandasnya.

Penejelasan Tarmizi ini ternyata di sambut protes dari massa, mereka mempertanyakan pembongkaran ini tidak melalui persetujuan DPRD OKU yang notabene merupakan wakil rakyat OKU.

“Surat persetujuan itu saya sendiri yang mengantarkan kerumah Ketua DPRD OKU yakni Zaplin Ipani dan sudah ditandatangani oleh dua unsur pimpinan lainnya,” kata Tarmizi.

Dialog berjalan alot hingga memakan waktu panjang,dan ahirnya para pendemo memilih pulang dan mengaku kecewa dengan penjelasan yang di sampaikan Tarmizi. (Diq)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed