oleh

Warga Way Heling Datangi DPRD OKU

**Saat hendak rapat paripurna.

Radar Sriwijaya (OKU) – Sejumlah tokoh masyarakat Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti kompak mendatangi Gedung DPRD OKU, pada saat hendak rapat paripurna, Rabu (15/5/2019).

Kedatangan warga guna mengadukan permasalahan di desa mereka, yang mana gaya kepemimpinan oknum kades dinilai arogan dan tidak transfaran.

Kedatangan sejumlah tokoh masyarakat yang terdiri dari sejumlah tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat mendatangi wakil mereka di gedung DPRD OKU guna menyampaikan keluhan masyarakat dan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Herwadi (Kepala Desa Way Heling).

Menurut warga, gaya kepemimpinan sang kades di nilai arogan dan tidak transfaran dalam menjalankan roda pembangunan, bahkan ketua Ketua BPD desa setempat kerap mendapat ancaman akan di bunuh oleh keluarga dan oknum kades.

“Kepemimpinan Herwandi (Kades red) sangat arogan terlebih kepada masyarakat yang menentang pemerintahannya, bahkan kepala desa sempat melakukan pengancaman akan membunuh saya, bahkan pernah pengancaman disertai dengan melakukan pengerusakan kendaraan bermotor milik saya,” ungkap Ahyar selaku ketua BPD dihadapan sejumlah anggota DPRD OKU.

Penggunaan anggaran dana desa tidak transfaran, bahkan ada beberapa item yang kami nilai adanya dugaan penyelewengan dana.

“Kami selaku tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan,” timpal Zainal Arifin selaku tokoh masyarakat.

Menindak lanjuti curahan hati masyarakat, Yopi Syahrudin selaku anggota DPRD OKU dari Fraksi Demokrat mengatakan. Pihaknya berkewajiban untuk menampung dan menindak lanjuti keluhan masyarakat.

“Terkait keluhan masyarakat Way Heling tentunya akan kami tindak lanjuti, kami akan memediasi permasalahan ini agar ada titik terang. Terkait adanya dugaan penyelewengan dan desa ada lembaga yang memang berwenang seperti Inspektorat dan instansi terkait,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Yopi. Pihaknya sangat tidak sepakat dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Seharusnya seorang Kades harus jadi pengayom dan contoh yang baik bagi masyarakat.

Permasalahan ini perlu untuk diperbaiki, ada pembinaan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

“Jika tidak bisa di bina tentunya ada ranah hukum yang bisa di tempuh,” tegasnya.

Sementara itu, ketua DPRD OKU Zaplin Ipani mengatakan. Ketidak sinkronan antara Kepala desa dan BPD akan merugikan masyarakat itu sendiri, bagai mana akan menjalankan roda pemerintahan terutamanya untuk membangun desa.

“Ketidak harmonisan ini akan mengorbankan masyarakat, tentunya kami akan memanggil pihakninspeltorat untuk duduk bersama terkait penggunaan anggaran desa. Permasalahan ini kami tampung, dan akan kami jadwalkan pertemuan berikitnya yang akan melibatkan pihak terkait, Masyarakat, Kepala Desa, Inspektorat, PMD, dan BPKAD. Bila perlu akan dibentuk Pansus terkait8 permasalahan ini,” urainya.

Secara terpisah, Kades Way Heling Herwadi saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya membantah sudah melakukan pengancaman terhadap ketua BPD Desa Way Heling.

“Saya tidak pernah merasa melakukan ancaman, itu hak mereka silahkan saja, korek saja terus informasi dari mereka nanti kita berbagi (berbagi informasi maksud dia). Kalau mau lebih kelas datang saja ke rumah, saya lagi di jalan,” pungkasnya. (Diq)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed